Friday, 11 April 2014

Sejarah Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia

Suasana sidang Volksraad (dokumentasi: istimewa)
 Assalamualaikum, wr. wb
Belum lama ini Indonesia baru saja melaksanakan pesta demokrasi 5 tahun sekali yang dsambut gegap gempita dan kemeriahan dalam sebuah Pemilihan Umum Legislatif (Pileg). Pileg merupakan sebuah pemilu untuk memilih para wakil rakyat yang mewakili aspirasi dan suara masyarakat. Dalam lingkup nasional, output dari Pileg adalah berhasil memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Total sebanyak 692 orang anggota tersebut akan “duduk” di Senayan dalam sebuah lembaga legislatif.
Berbicara riwayat lembaga legislatif di Indonesia, maka tak bisa dipisahkan dari sejarah adanya lembaga semacam pada masa Hindia-Belanda. Adalah Volksraad yang berarti “Dewan Rakyat”, dibentuk oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.P van Limburg Stirum bersama Menteri Urusan Koloni Kerajaan pada 16 Desember 1916. Lembaga ini memiliki 38 anggota dan sebagian besar diisi oleh Pribumi. Namun sayang meskipun pribumi mendominasi, sepanjang 1916 hingga 1942 Volksraad hanya berhasil membuat 6 Undang-Undang dan hanya 3 yang diterima. “Mandul” nya Volksraad bukan disebabkan karena Pribumi yang tidak bekerja dan berfikir keras membuat UU, namun karena Gubernur Jenderal memiliki Hak Veto untuk menolak setiap UU yang dibentuk
Pasca Kemerdekaan RI diploklamirkan pada 17 Agustus 1945, sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 yang berhasil menetapkan UUD 1945 mengamanatkan dalam Aturan Peralihan untuk mendirikan sebuah badan pembantu Presiden sebelum Dewan Perwakilan Rakyat dapat terbentuk. Badan tersebut yakni Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang mulai bertugas 29 Agustus 1945 sampai Februari 1950. KNIP dianggap sebagai cikal bakal badan legislatif atau DPR saat ini. Anggota KNIP terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah di seluruh Indonesia saat itu dengan jumlah 137 orang. Kekuasaan legislatif yang dimiliki KNIP berdasarkan Maklumat Wapres No. X tanggal 16 Oktober 1945
Suasana Sidang DPR pada masa Orde Lama (Dokumentasi: Istimewa)
Saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 15 Agustus 1950, dibentukanlah Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) yang menggantikan KNIP. Adapun yang dimaksud “sementara” pada DPRS ialah, anggota-anggotanya hanya bersifat sementara sebelum berhasil dilaksanakan Pemilu. DPRS terdiri dari 236 orang anggota, dari unsur DPR-RIS, Senat RIS, Baper KNIP, dan DPA RI dengan dasar hukum UUDS. Pemilu kemudian berhasil dilaksanakan pada 1955, dan DPR akhirnya memiliki anggota tetap sebanyak 272 orang. Pasca Pemilu 1955 inilah mulai adanya sistem fraksi-fraksi partai politik di DPR yang di dominasi oleh 4 besar partai pemenang yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya kembali kepada UUD 1945. Membuat DPR tidak lagi menggunakan UUD sebagai dasar hukumnya, namun kembali ke UUD 1945.
Pada tahun 1960 DPR dibubarkan oleh Presiden Sukarno yang salah satu penyebabnya yakni tidak disetujuinya rancangan APBN. DPR Gotong Royong (DPR-GR) kemudian dibentuk dengan Penpres No. 4 Tahun 1960. Tugas Fungsi dan Wewenang relatif sama sebab dasar hukumnya sama yakni UUD 1945. Jumlah anggota DPR-GR sebanyak 283 orang dan diangkat oleh Presiden. Pasca Pemberontakan G.30.S dimana pihak yang tertuduh sebagai dalangnya adalah PKI, maka dilakukan pembersihan kabinet, parlemen, dan unsur pemerintahan lainnya dari anasir Komunis. Tak terkecuali DPR-GR, sebanyak 62 anggota DPR-GR dari Fraksi PKI dibekukan. Sehingga antara Oktober 1965-1966 DPR-GR hanya berganggotakan 221 orang minus Fraksi PKI. Memasuki masa Orde Baru, Presiden Suharto mengeluarkan kebijakan penyederhanaan Partai Politik. DPR-GR (telah berubah kembali dan kemudian disebutkan DPR) hanya terdiri dari 5 Fraksi. Yakni PDI, PPP, Golkar, Utusan Golongan, dan Utusan Daerah dan terus bertahan hingga Reformasi Juni 1998 yang menandai berakhirnya Orde Baru.
Pada 1999 diadakan Pemilu pertama pada masa Reformasi, kebijakan penyederhanaan Parpol dihapus dan berbagai parpol tumbuh subur bagaikan jamur di musim hujan. Pemilu kemudian bergulir kembali pada 2004 dan menjadi sejarah mulai saat itulah Rakyat memilih langsung wakilnya di Legislatif dan Parlemen. Hal itu masih ditambah dengan munculnya lembaga Legislatif baru yakni Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan transformasi dari unsur utusan golongan dan utusan daerah yang sebelumnya terdapat dalam tubuh DPR. Jumlah anggota DPR cenderung meningkat setiap periodenya karena menyesuaikan jumlah penduduk Indonesia agar proporsional. Sehingga dengan demikian diharapkan DPR bekerja maksimal dengan segala fasilitas yang didapat atas nama rakyat dan dibawah sumpah dihadapan Tuhan YME. Wassalamualaikum, wr. wb

Tulisan ini juga dimuat dalam Koran Merah Fakultas Ilmu Sosial UNY edisi minggu kedua April 2014.

Wednesday, 2 April 2014

Clara Sumarwati, Wanita Asia Tenggara Pertama Penakluk Everest

Dokumentasi : Belantara Indonesia
Assalamualaikum, wr. wb
Olahraga mendaki gunung adalah olahraga yang memiliki peminat yang cukup banyak baik. Terlebih di Indonesia yang setiap pulaunya memiliki gunung maupun perbukitan. Impian para pencinta pendaki gunung ialah dapat menaklukkan gunung tertinggi di dunia, yang paling populer yakni Everest di Nepal. Gunung yang disebut memiliki ketinggian 8848 Mdpl ini bukan sembarang gunung yang mudah didaki, setiap tahunnya gunung yang diselimuti salju tebal ini memakan korban jiwa. 
Berbagai negara pada abad 20 berduyun-duyun mengirimkan tim atau orangnya untuk menaklukkan Everest termasuk Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengibarkan bendera nasional (merah putih) di puncak Everest. Prestasi gemilang tersebut diwakili oleh Clara Sumarwati pada 26 September 1996. Berikut biodata singkat Clara Sumarwati:

Nama                        : Clara Sumarwati
Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta, 6 Juli 1967
Alamat                      : Sleman, Yogyakarta
Almamater                : Universitas Katolik Atmajaya

Ibu Clara Sumarwati adalah anak ke 6 dari 8 bersaudara pasangan Marcus Mariun dan Ana Suwarti. Saat mahasiswa ia mengambil studi Psikologi Pendidikan di Universitas Atmajaya yang outputnya tentu saja menjadi guru Bimbingan Konseling dan berhasil lulus pada tahun 1990. Kecintaannya kepada dunia pendakian gunung-gunung ternama di dunia saat ia tergabung dalam ekspedisi pendakian puncak gunung Annapurna IV (7535 Mdpl) pada 1991 di Nepal. Pada Januari 1993 ia bersama tim ekspedisi berhasil menaklukkan puncak Aconcagua (6959 Mdpl) di pegunungan Andes Amerika Selatan. 

Pada tahun 1994 Clara bersama Perkumpulan Pendaki Gunung Angkatan Darat (PPGAD) melakukan ekspedisi ke Everest, namu dirinya hanya mampu sampai di ketingga 7000 meter karena kondisi medan dan cuaca yang buruk. Pada tahun 1995 bertepatan pada Dirgahayu RI ke-50 Clara telah bercita-cita ingin mengibarkan bendera Indonesia di puncak tertinggi di dunia itu. Ia mendapatkan sponsor dari Sekretariat Negara dimana sebelumnya ia mendekati perusahaan-perusahaan untuk mensponsorinya namun ditolak. Rencana menaklukkan Everest harus ditangguhkan hingga 1996, setidaknya itu berhikmah pada keselamatan dirinya. Sebab pada 1995 terjadi badai dahsyat di Himalaya yang mengakibatkan 200 lebih pendaki dari berbagai negara meninggal. Selain itu dengan diundurnya pendakian, setidaknya membuat dirinya bisa mempersiapkan lebih panjang dan matang untuk menaklukan everest.

Setelah persiapan, pengurusan izin, dan lain sebagainya Clara dan tim ekspedisi berangkat menuju Tibet sekitar bula Juli 1995. Namun terlebih dahulu berangkat ke Jerman untuk membeli peralatan pendakian. Dari Jerman kemudian menuju Kathmandu Nepal dan meneruskan ke Tibet sebagai gerbang menuju Himalaya. Dengan berbagai perjuangan dan kerja keras akhirnya ia berhasil menancapkan bendera merah putih dan kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya di puncak tertinggi di dunia tersebut pada 26 September 1996. Keberhasilan itu mengundang haru sebab menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang berhasil mengirimkan orangnya ke Everest dan mengibarkan bendera nasionalnya disana. 


Dokumentasi 


Nasib Clara Sumarwati Saat ini
Apa yang dialami Clara Sumarwati pada tahun 90an dengan apa yang terjadi saat ini kontras 180 derajat. Saat itu dirinya dielu-elukan dan dianggap pahlawan berhasil mengharumkan nama bangsa. Namun siapa sangka hidupnya berapa tahun belakangan harus dihabiskan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Soerojo Magelang. Pada tahun 1997 setahun pasca dirinya "turun gunung" terpaksa dirawat di RSJ. Kemudian pada tahun 2000 keluar dan mengikuti rawat jalan. Namun pada 2009 ia terpaksa harus dirawat kembali di RSJ Prof. Soerojo Magelang. Tak ada yang tahu pasti apa sebab ia mengalami beban gangguan jiwa. Alih-alih hendak kembali dan melakukan rawat jalan, lingkungannya dimana ia tinggal yakni di Desa Minggiran Sleman malah keberatan bila Clarwa Sumarwati harus kembali.


Dokumentasi : Belantara Indonesia

Demikian sepenggal kisah orang inspiratif dari sosok Clara Sumarwati. Terlepas dari kondisinya saat ini dapat sekiranya kita mengapresiasi prestasinya. Prestasi itu justru dibuat oleh seorang wanita yang selama ini terkena stereotipe dan konstruksi masyarakat bahwa wanita itu (dianggap) lemah.

Wassalamualaikum, wr. wb

Sumber :
Belantara Indonesia
Detik